Daftar Regulasi Spektrum Frekuensi Radio di Indonesia

PERATURAN YANG TERKAIT DENGAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO, PENGATURAN FIXED WIRELESS ACCESS DAN SELULAR DAN PERENCANAAN ALOKASI FREKUENSI

NO REGULASI
1 UU NO. 36 TAHUN 1999 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI
2 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
3 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2000 TENTANG PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ORBIT SATELIT
4 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG  PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
5 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG  JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
6 KEPUTUSAN MENKOMINFO NOMOR : 03/KEP/M.KOMINFO/01/2006 TENTANG PELUANG USAHA UNTUK PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULAR GENERASI KETIGA DENGAN CAKUPAN NASIONAL
7 KEPUTUSAN MENKOMINFO NOMOR : 29 /KEP/M.KOMINFO/03/2006 TENTANG KETENTUAN PENGALOKASIAN PITA FREKUENSI RADIO DAN PEMBAYARAN TARIF IZIN PENGGUNAAN PITA FREKUENSI RADIO BAGI PENYELENGGARA JARINGAN BERGERAK SELULER IMT-2000 PADA FREKUENSI RADIO 2,1 GHZ
8 KEPUTUSAN MENKOMINFO NOMOR: 181/KEP/M.KOMINFO/12/2006 TENTANG PENGALOKASIAN KANAL PADA PITA FREKUENSI RADIO 800 MHZ UNTUK PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL
9 KEPUTUSAN MENKOMINFO NOMOR: 162/KEP/M.KOMINFO/5/2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 181/KEP/M.KOMINFO/12/ 2006 TENTANG PENGALOKASIAN KANAL PADA PITA FREKUENSI RADIO 800 MHZ UNTUK PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL TANPA KABEL DENGAN MOBILITAS TERBATAS DAN PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER
10 KEPUTUSAN MENKOMINFO NOMOR: 114/KEP/M.KOMINFO/4/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOMINFO NO. 4/KEP/M.KOMINFO/4/2009 TENTANG PELUANG USAHA PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL BERBASIS PACKET SWITCHED YANG MENGGUNAKAN PITA FREKUENSI RADIO 2.3 GHZ UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (WIRELESS BROADBAND)
11 KEPUTUSAN MENKOMINFO NOMOR:  4/KEP/M.KOMINFO/1/2009 TENTANG PELUANG USAHA PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL BERBASIS PACKET SWITCHED YANG MENGGUNAKAN PITA FREKUENSI RADIO 2.3 GHZ UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (WIRELESS BROADBAND)
12 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 5  TAHUN 2001 PENYEMPURNAAN TABEL ALOKASI SPEKTRUM FREKUENSI RADIO INDONESIA
13 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG RENCANA INDUK (MASTER PLAN) FREKUENSI RADIO PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN RADIO SIARAN FM (FREQUENCY MODULATION)
14 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 76 TAHUN 2003 RENCANA INDUK (MASTER PLAN) FREKUENSI RADIO PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN TELEVISI SIARAN ANALOG PADA PITA ULTRA HIGH FREQUENCY (UHF)
15 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM.2/2005 TENTANG PENGGUNAAN PITA FREKUENSI 2400 – 2483.5 MHz
16 PERATURAN MENKOMINFO NOMOR : 03/P/M.KOMINFO/5/2005 TENTANG PENYESUAIAN KATA SEBUTAN PADA BEBERAPA KEPUTUSAN/PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN YANG MENGATUR MATERI MUATAN KHUSUS DI BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI
17 PERATURAN MENKOMINFO NOMOR : 05/P/M.KOMINFO/5/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 40 TAHUN 2002
18 PERATURAN MENKOMINFO NOMOR : 13/P/M.KOMINFO/8/2005 TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI YANG MENGGUNAKAN SATELIT
19 PERATURAN MENKOMINFO NOMOR : 17 /PER/M.KOMINFO/9/2005 TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN KETENTUAN OPERASIONAL PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
20 PERATURAN MENKOMINFO NOMOR :19/PER.KOMINFO/10/2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
21 PERATURAN MENKOMINFO NOMOR : 01/PER/M.KOMINFO/1/2006 TENTANG PENATAAN PITA FREKUENSI RADIO 2.1 GHZ UNTUK PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER IMT-2000
22 PERATURAN MENKOMINFO NOMOR : 04 /PER/M.KOMINFO/01/2006 TENTANG TATACARA LELANG PITA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO 2,1 GHZ UNTUK PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULAR IMT-2000
23 PERATURAN MENKOMINFO NOMOR : 05/PER/M.KOMINFO/I/2006 TENTANG PENYELENGGARAAN WARUNG TELEKOMUNIKASI
24 PERATURAN MENKOMINFO NOMOR : 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 TENTANG KETENTUAN PENGGUNAAN PITA FREKUENSI RADIO 2,1 GHZ UNTUK PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER
25 PERATURAN MENKOMINFO NOMOR : 26/PER.KOMINFO/9/2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENKOMINFO NOMOR : 19/PER.KOMINFO/10/2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS PNBP DARI BHP SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
26 PERATURAN MENKOMINFO NOMOR : 37/P/M.KOMINFO/12/2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 13/P/M.KOMINFO/8/2006 TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI YANG MENGGUNAKAN SATELIT
27 PERATURAN MENKOMINFO NOMOR : 8/P/M.KOMINFO/3/2007 TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA
28 PERATURAN MENKOMINFO NOMOR : 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI
29 PERATURAN MENKOMINFO NOMOR : 27/P/M.KOMINFO/8/2008 TENTANG  UJI COBA LAPANGAN PENYELENGGARAAN SIARAN TELEVISI DIGITAL
30 PERATURAN MENKOMINFO NOMOR : 28/P/M.KOMINFO/9/2008 TENTANG  TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN
31 PERATURAN MENKOMINFO NOMOR : 39/P/M.KOMINFO/12/2008 DAERAH EKONOMI MAJU DAN DAERAH EKONOMI KURANG MAJU DALAM PENYELENGGARAAN PENYIARAN
32 PERATURAN MENKOMINFO NOMOR : 7/KEP/M.KOMINFO/1/2009 TENTANG PENATAAN PITA FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (WIRELESS BROADBAND)
33 PERATURAN MENKOMINFO NOMOR : 8/KEP/M.KOMINFO/1/2009 TENTANG PENETAPAN PITA FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (WIRELESS BROADBAND) PADA PITA FREKUENSI RADIO 2.3 GHZ
34 PERATURAN MENKOMINFO NOMOR : 9/KEP/M.KOMINFO/1/2009 TENTANG PENETAPAN PITA FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (WIRELESS BROADBAND) PADA PITA FREKUENSI RADIO 3.3 GHz DAN MIGRASI PENGGUNA FREKUENSI RADIO EKSISTING UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (WIRELESS BROADBAND) DARI PITA FREKUENSI RADIO 3.4 – 3.6 GHz KE PITA FREKUENSI RADIO 3.3 GHz
35 PERATURAN MENKOMINFO NOMOR : 12/PER/M.KOMINFO/2/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM 76 TAHUN 2003 TENTANG RENCANA INDUK (MASTER PLAN) FREKUENSI RADIO PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN TELEVISI SIARAN ANALOG PADA PITA ULTRA HIGH FREQUENCY (UHF)
36 PERATURAN MENKOMINFO NOMOR: 15/PER/M.KOMINFO/02/2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
37 PERATURAN MENKOMINFO NOMOR : 25/PER.KOMINFO/6/2009 TENTANG  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENKOMINFO NOMOR : 19/PER.KOMINFO/10/2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS PNBP DARI BHP SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
38 PERATURAN MENKOMINFO NOMOR : 26/PER/M.KOMINFO/6/2009 TENTANG PENETAPAN PITA FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL PADA PITA FREKUENSI RADIO 2 GHZ
39 PERATURAN MENKOMINFO NOMOR : 27/PER/M.KOMINFO/6/2009 TENTANG PENETAPAN PITA FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL PADA PITA FREKUENSI RADIO 5.8 GHZ
40 PERATURAN MENKOMINFO NOMOR : 29/PER/M.KOMINFO/7/2009 TENTANG TABEL ALOKASI SPEKTRUM FREKUENSI RADIO INDONESIA
41 PERATURAN MENKOMINFO NOMOR: 33/PER/M.KOMINFO/08/2009 TENTANG PENYELENGGARAAN AMATIR RADIO
42 PERATURAN MENKOMINFO NOMOR: 34/PER/M.KOMINFO/8/2009 TENTANG PENYELENGGARAAN RADIO ANTAR PENDUDUK
43 PERATURAN MENKOMINFO NO. 39/PER/M.KOMINFO/10/2009 TENTANG KERANGKA DASAR PENYELENGGARAAN PENYIARAN TELEVISI DIGITAL TERESTRIAL PENERIMAAN TETAP TIDAK BERBAYAR (FREE TO AIR)
44 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 29/PER/M.KOMINFO/07/2009 TENTANG TABEL ALOKASI SPEKTRUM FREKUENSI RADIO INDONESIA
45 PERATURAN MENTERI KOMINFO NO. 43/PER/M.KOMINFO/10/2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN MELALUI SISTEM STASIUN JARINGAN OLEH LEMBAGA PENYIARAN SWASTA JASA PENYIARAN TELEVISI
46 KEPUTUSAN DIRJEN POSTEL NO. 15.A THN 2004 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PENGALIHAN KANAL FREKUENSI RADIO BAGI PENYELENGGARA RADIO SIARAN FM (FREQUENCY MODULATION)
47 LAMPIRAN KEPUTUSAN DIRJEN POSTEL NOMOR 15.A TAHUN 2004 KETENTUAN PELAKSANAAN PENGALIHAN KANAL FREKUENSI RADIO BAGI PENYELENGGARA RADIO SIARAN FM (FREQUENCY MODULATION)
48 PERATURAN DIRJEN POSTEL NOMOR : 357/DIRJEN/2006 TENTANG PENERBITAN IZIN STASIUN RADIO UNTUK PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI YANG MENGGUNAKAN SATELIT


Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: