Referensi White Paper Broadband Wireless Access (BWA)

Tujuan dari kebijakan pemerintah dalam penataan spektrum frekuensi radio layanan akses pita lebar berbasis nirkabel ini antara lain adalah:
  • Menata penggunaan spektrum frekuensi radio menjadi lebih efisien dan optimal.
  • Menambah alternatif dalam upaya mengejar ketertinggalan teledensitas ICT dan penyebaran layanan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.
  • Mendorong ketersediaan tarif akses internet yang terjangkau (murah) di Indonesia
  • Mendorong tumbuhnya peluang usaha bagi masyarakat dan potensi lapangan kerja diberbagai unit usaha (multiple effect).
  • Membuka peluang bangkitnya industri manufaktur, aplikasi dan konten dalam negeri.
  • Menciptakan kompetisi pelayanan telekomunikasi yang dapat mendorong penyelenggaraan telekomunikasi secara lebih efisien.

Dokumen berikut ini merupakan draft kebijakan pemerintah dalam penataan spektrum frekuensi radio layanan akses pita lebar berbasis nirkabel (Broadband Wireless Access / BWA) yang merupakan penyempurnaan white paper BWA bulan November 2006 lalu. Dalam prosesnya, penyusunan dokumen ini telah melalui tahapan konsultasi kepada publik, yang diawali dengan penyebaran kuesioner melalui http://www.postel.go.id dan workshop yang diadakan di Ditjen Postel di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2006, 14 Nopember 2006 dan terakhir 29 April 2007.

Selain melalui konsultasi publik, dokumen ini disusun berdasarkan masukan-masukan dari penyelenggara broadband eksisting dan stakeholder telekomunikasi, dan referensi-referensi dari beberapa forum internasional seperti hasil sidang WRC-2007, APT (Asia Pacific Telecommunity) Wireless Forum, ITU Study Group, dan sebagainya.

Kebijakan disusun sebagai upaya menyikapi permasalahan mendasar yang mengakibatkan tertundanya penetrasi akses internet broadband di Indonesia, yaitu : terbatasnya infrastruktur telekomunikasi, demand dari pengguna broadband, ketergantungan content broadband dari luar negeri, serta ketersediaan perangkat komputer murah.

Dipandang dari sisi penyelenggara broadband eksisting, saat ini penggunaan spektrum frekuensi BWA telah dialokasikan ke sejumlah penyelenggara telekomunikasi seperti ISP (Internet Service Provider), NAP (Network Access Point), penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis packet switched dan penyelenggara jasa multimedia. Beberapa permasalahan yang timbul yaitu : pemanfaatan frekuensi yang belum optimal, belum menggunakan standar terbuka, tidak optimalnya teknik mitigasi interferensi pada penggunaan bersama/sharing, ketersediaan frekuensi dan penerapan tarif BHP frekuensi radio untuk layanan broadband.

Kontribusi pemanfaatan produk industri nasional berdasarkan data, penyelenggara broadband eksisting tersebut masih sangat minim yaitu hanya berkisar 3 % dari total Belanja Barang modal (Capex). Dari jumlah 3 % tersebut hanya beberapa persen yang dapat diraih oleh industri dalam negeri.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut di atas, dalam rangka menambah alternatif dalam upaya mengejar ketertinggalan teledensitas ICT, mendorong ketersediaan tarif akses internet yang terjangkau, membuka peluang bangkitnya industri manufaktur, aplikasi dan konten dalam negeri, serta mendorong optimalisasi serta efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio, maka arah kebijakan Pemerintah adalah melakukan penataan spektrum frekuensi radio BWA yaitu menetapkan :

  • Penggunaan frekuensi BWA yang berbasis eksklusif dengan penerapan Izin Pita Frekuensi dan hak/kewajiban dalam zona wilayah layanan BWA pada pita frekuensi: 300 MHz, 1.5 GHz, 2 GHz, 3.3 GHz dan 10.5 GHz. Khusus pita frekuensi 2.5 GHz dengan pertimbangan adanya pengguna frekuensi eksisting dan potensi teknologi (LTE, Mobile Wimax, IMT) maka kebijakan pemerintah atas pita BWA 2.5 GHz masih perlu dilakukan kajian.
  • Penggunaan frekuensi BWA yang berbasis non eksklusif (shared basis) dengan penerapan Izin ISR dan Izin Kelas yaitu pada pita frekuensi: 2.4 GHz, 5.2 GHz, 5.8 GHz.

Pendefinisian ulang wilayah layanan BWA dibuat menjadi standar wilayah layanan khususnya pada penerapan penggunaan frekuensi eksklusif. Pada dokumen white paper BWA bulan November 2006, didefinisikan wilayah layanan BWA dibagi atas 17 zona untuk seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan analisis teknis, diusulkan beberapa wilayah layanan digabung sehingga jumlah zona wilayah layanan BWA menjadi 14 zona. Penggabungan wilayah dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi gangguan interferensi dengan zona tetangganya.

Dengan melihat tujuan mendasar dari seleksi penyelenggara frekuensi BWA serta tingkat kesesuaian penyelenggaraan BWA pada skema perizinan yang berlaku saat ini (berdasarkan Kepmenhub No. 20 dan 21 Tahun 2001 beserta perubahannya) maka pemenang dari seleksi penyelenggara frekuensi

BWA akan pula diberikan izin jaringan tetap lokal berbasis packet switched.

Skema izin ini menampung hak untuk membangun jaringan tetap broadband dengan full IP based secara end-to-end sehingga diyakini pemenang seleksi penyelenggara frekuensi BWA dapat merasakan fleksibilitas dalam membangun jaringan yang diperlukan.

Diwajibkan bagi para pemenang seleksi penyelenggara frekuensi BWA, dengan memegang izin jaringan tetap lokal berbasis packet switched, untuk menjalankan prinsip open access network. Dalam artian bahwa jaringan yang nantinya akan digelar oleh para pemenang seleksi penyelenggara frekuensi BWA adalah jaringan yang terbuka bagi seluruh penyedia jasa telekomunikasi, sehingga diharapkan aspek penetrasi yang progresif dan meluas diseluruh wilayah Indonesia dapat tercapai dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Pemerintah dalam hal ini tidak akan turut campur dalam hubungan bisnis antara pemegang izin dengan mitra bisnisnya, namun demikian akan dibuat sanksi-sanksi  tersendiri dalam izin yang akan dipegang oleh pemenang pelelangan BWA sehingga sedemikian rupa pemenang pelelangan BWA dapat dipastikan secara konsisten untuk membuka jaringan yang dimiliki seluas-luasnya.

Mengacu pada tujuan mendasar dari seleksi penyelenggara frekuensi BWA yaitu khususnya penyediaan akses internet broadband yang terjangkau, meluas serta merata di seluruh wilayah Indonesia, maka dengan demikian layanan yang diperkenankan bagi pemenang seleksi penyelenggara frekuensi BWA ini adalah penyediaan layanan akses internet pita lebar.

Saat ini layanan teleponi belum diperkenankan untuk diadaptasikan sebagai layanan penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet switched karena peraturan teknis yang berlaku saat ini (antara lain pengaturan aspek penomoran dan interkoneksi) belum dapat memfasilitasi upaya tersebut. Pemerintah sedang berupaya untuk melakukan beberapa perubahan terhadap peraturan teknis tersebut yang diperkirakan dapat selesai pada akhir tahun 2009, sehingga layanan teleponi dapat diaplikasikan pada penyelenggara yang telah memiliki frekuensi BWA.

Ditjen Postel juga telah melakukan penyusunan regulasi teknis berupa persyaratan teknis (standar perangkat) yang disusun secara bersama antara Ditjen Postel, Industri Dalam Negeri (IDN) serta instansi terkait. Penetapan spesifikasi teknis (standar) alat/perangkat BWA pada pita frekuensi 2.3 GHz dan 3.3 GHz mengacu kepada standar IEEE 802.16d (Fixed Nomadic).  Pertimbangan pemilihan acuan standar tersebut antara lain adalah karena standar IEEE 802.16d Fixed Nomadic memiliki biaya infrastruktur yang lebih murah dibandingkan infrastruktur BWA mobile dan selain itu standar nomadic lebih siap (mature) dibanding standar mobile dan telah disertifikasi oleh WiMax Forum. Dari sisi kebutuhan pasar di Indonesia dimana penetrasi akses broadband masih sangat rendah dan pengguna akses mobile sementara ini hanya di kota besar, maka teknologi yang lebih sesuai untuk kondisi saat ini adalah Fixed Nomadic.

Dengan diterbitkannya regulasi mengenai spesifikasi teknis ini, maka semua perangkat BWA yang akan digunakan dan diperdagangkan di Indonesia harus sesuai dengan spesifikasi tersebut. Oleh karena itu, semua perangkat BWA yang akan digunakan atau diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikat yang diperoleh melalui mekanisme sertifikasi alat perangkat telekomunikasi. Penyelenggara telekomunikasi yang mendapatkan alokasi frekuensi BWA baik melalui proses migrasi maupun proses lelang harus menggunakan perangkat BWA yang telah memiliki sertifikat. Lebih jauh dari itu, sesuai dengan regulasi bahwa apabila terjadi perubahan persyaratan teknis, maka sertifikat perangkat yang dikeluarkan dengan mengacu kepada persyaratan teknis sebelumnya dapat dinyatakan tidak berlaku.

IDN akan merencanakan untuk memproduksi base station, CPE maupun antena sistem BWA ini secara massal (mass production) dengan kapasitas diselaraskan dengan kebutuhan operator BWA. Kedepannya IDN juga telah menjajaki untuk mengembangkan produk BWA mobile yang direncanakan dilakukan pada tahun 2010.

Proses seleksi penyelenggara broadband menggunakan pita frekuensi BWA akan dilakukan secara bertahap. Adapun pita frekuensi yang akan dilakukan seleksi pada tahap awal adalah pita frekuensi 2.3 GHz dan 3.3 GHz yang tersedia, dengan mekanisme seleksinya menggunakan metoda lelang sampul tertutup (sealed bid) dua putaran sebagaimana pernah dilaksanakan dalam proses lelang frekuensi 2.1 GHz untuk penyelenggara jaringan bergerak selular IMT-2000 yang dilakukan pada tahun 2006 lalu. Perbedaannya seleksi penyelenggara BWA dilakukan secara regional (per zona) dan tidak secara nasional. Pelaksanaan seleksi penyelenggara telekomunikasi pada tahap pertama yaitu pada frekuensi 2.3 GHz dan 3.3 GHz akan diumumkan kepada publik pada bulan November 2008 dengan jadwal pelaksanaan proses seleksi sebagaimana terlampir dalam bab IV lampiran 1.

Sejalan dengan semangat kebijakan untuk mendukung industri nasional, maka penyelenggara telekomunikasi yang mendapatkan alokasi frekuensi BWA 2.3 GHz dan 3.3 GHz baik yang melalui proses migrasi maupun proses lelang harus memastikan bahwa perangkat sistem BWA yang akan dibangun memiliki tingkat kandungan lokal sebesar minimal 20 %. Nilai prosentasi tingkat kandungan lokal suatu barang dinyatakan dalam suatu sertifikat yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian.

Untuk pita-pita frekuensi BWA lain terutama yang sudah terdapat pengguna eksisting di sejumlah wilayah layanan, akan dilakukan seleksi untuk wilayah layanan dan blok frekuensi yang belum ditetapkan penggunanya. Ditjen Postel akan melakukan evaluasi penggunaan frekuensi di pita-pita frekuensi BWA tersebut secara berkala dengan tujuan mengoptimalkan penggunaan frekuensi dan mendorong penetrasi teledensitas layanan broadband bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Adapun untuk penyelenggara eksisting BWA yang telah diberi izin penggunaan frekuensi radio secara ekslusif sebelum dilakukannya penataan frekuensi BWA ini selanjutnya diberikan kebijakan untuk pengenaan kewajiban sebagai price taker dari referensi hasil seleksi lelang di pita frekuensi radio masing-masing serta kewajiban untuk penyesuaian izin penyelenggaraannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berikut ini adalah beberapa dokumen White Paper BWA (Broadband Wireless Access) yang pernah disusun dalam konsultasi publik Ditjen Postel, Kementerian Kominfo, dalam era waktu 2006 dan 2008.


		
Iklan
Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: