Perizinan Satelit


PENDAHULUAN

Sistem komunikasi satelit telah digunakan di Indonesia untuk menyambungkan lebih dari 17 000 pulau di Indonesia sejak September 1969, ketika Indonesia pertama kali terhubung dengan satelit Intelsat. Pada tahun 1976, satelit Indonesia pertama yaitu Palapa A diluncurkan sebagai sistem komunikasi satelit domestik (SKSD) yang memberi layanan telekomunikasi serta relay TVRI. Sejak itu, Indonesia meluncurkan beberapa seri satelit seperti satelit Palapa seri B, seri C, satelit Cakrawarta, Garuda, dan sebagainya.

Saat ini Indonesia memiliki 5 satelit telekomunikasi operasional yang didaftarkan melalui Administrasi Telekomunikasi Indonesia, yaitu:

  • Satelit FSS (Fixed Satellite Services) Palapa Telkom-1 (108E) yang memiliki daerah cakupan Asia Tenggara menyediakan 24 transponder C band dan 14 transponder ext-C band. Satelit ini dioperasikan oleh PT. Telkom memberikan layanan telekomunikasi, internet, relay TV serta penyiaran DTH (Direct-to-Home).

  • Satelit FSS (Fixed Satellite Services) Palapa Telkom-2 (118E) yang memiliki daerah cakupan Asia Tenggara menyediakan 24 transponder C band. Satelit ini dioperasikan oleh PT. Telkom memberikan layanan telekomunikasi serta relay TV.

  • Satelit FSS (Fixed Satellite Services) Palapa C-2 (113E) yang memiliki daerah cakupan Asia Tenggara menyediakan 24 transponder C band, 6 transponder ext-C band dan 4 transponder Ku-band. Satelit ini dioperasikan oleh PT. Satelindo kecuali 6 transponder ext-C band dioperasikan oleh PT. PSN. Satelit ini memberikan layanan telekomunikasi internet serta relay TV.

  • Satelit MSS (Mobile Satellite Services) Garuda-1 (123E) yang memiliki daerah cakupan Asia Pasifik menyediakan layanan sistem telekomunikasi bergerak berbasis GSM melalui satelit (ACeS) lewat layanan BYRU serta aplikasi fixed melalui PASTI. Satelit ini beroperasi di L-band. Sistem AceS tersebut dipelopori oleh joint venture dari 3 perusahaan, yaitu PSN Indonesia, PLDT-Philipina dan Jasmine-Thailand.

  • Satelit BSS (Broadcasting Satellite Services) Indostar-1 (107.7E) yang lebih dikenal dengan Cakrawarta. Satelit ini memberikan layanan DTH (Direct-to-Home) menggunakan 5 transponder S-band.

  • Satelit FSS (Fixed Satellite Services) Palapa Pacific-C/Ku 146E (146E) yang lebih dikenal dengan Mabuhay. Satelit ini merupakan kerjasama dari PSN Indonesia dengan Mabuhay-Philipina. PSN memiliki saham minoritas kepemilikan transponder di satelit tersebut.

 KETENTUAN PERIZINAN PENGGUNAAN SATELIT DI INDONESIA

Ketentuan perizinan penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan satelit, diatur secara rinci melalui sejumlah peraturan antara lain:

  • UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
  • PP No.52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
  • PP No.53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Frekuensi dan Orbit Satelit
  • PP No. 28 Tahun 2005 mengenai PNBP di lingkungan Depkominfo
  • Kepmenhub No.20 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
  • Kepmenhub No.21 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
  • Permen Kominfo No. 35 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 13 tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Yang Menggunakan Satelit;
  • Permen Kominfo No.17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perizinan Frekuensi
  • Permen Kominfo No.19 Tahun 2005 tentang PNBP BHP Frekuensi Radio
  • Perdirjen Postel No.357 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Menggunakan Satelit
  • Perdirjen No. 268 Tahun 2005 tentang Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Set Top Box Satelit Digital

Penyelenggaraan telekomunikasi menggunakan satelit dibagi menjadi dua kelompok yaitu penyelenggara satelit nasional dan penyelenggara satelit asing. Satelit nasional adalah satelit yang didaftarkan ke ITU atas nama Administrasi Telekomunikasi Indonesia. Sedangkan satelit asing adalah satelit yang didaftarkan ke ITU bukan atas nama Administrasi Telekomunikasi Indonesia.

Penyelenggara satelit nasional diwajibkan memiliki ISR izin stasiun angkasa. ISR stasiun angkasa diurus oleh penyelenggara satelit Indonesia (PT. Telkom, PT. Indosat, PT. PSN, PT. MCI dan LAPAN). Sedangkan, pengguna satelit Indonesia tidak perlu mengurus izin stasiun bumi sendiri-sendiri.

Setiap stasiun bumi wajib didaftarkan ke Ditjen Postel. Proses pendaftaran tersebut dapat melalui operator satelit nasional atau langsung dilakukan pengguna stasiun bumi yang mengarah ke satelit nasional tersebut.

Satelit Asing yang dapat digunakan di Indonesia adalah satelit yang telah memiliki hak labuh. Persyaratan Hak labuh meliputi kriteria teknis dan resiprokal sebagai berikut:

  • Kriteria teknis : Satelit yang digunakan tidak menimbulkan interferensi yang merugikan bagi satelit Indonesia maupun stasiun radio yang berizin

  • Kriteria resiprokal : Terbukanya kesempatan yang sama bagi penyelenggara satelit Indonesia untuk berkompetisi dan beroperasi di negara asal satelit asing tersebut.

Rincian proses perizinan satelit dapat dilihat di Buku Alokasi Frekuensi, Kebijakan dan Perencanaan Spektrum di Indonesia, Januari 2010., Bab.10 tentang Penyelenggaran Telekomunikasi menggunakan satelit.

DAFTAR SATELIT ASING

Berikut ini adalah satelit asing yang telah mendapatkan landing right di Indonesia (data s/d 1 Oktober 2011).


Regulasi Standardisasi


Berikut ini daftar regulasi standardisasi telekomunikasi di Indonesia. Referensi diambil dari website Ditjen postel (sekarang Ditjen SDPPI) Kementerian Kominfo

STANDAR QOS (KUALITAS LAYANAN)

SERTIFIKASI ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

  • KEPMENHUB NO.3 TAHUN 2001TENTANG PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
  • PERATURAN MENTERI KOMINFO NOMOR : 29 /PER/M.KOMINFO/09/2008 TENTANG SERTIFIKASI ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
  • PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 10 TAHUN 2005 TENTANG SERTIFIKASI ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
  • KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 66 TAHUN 2003 TENTANG TATA CARA SALING PENGAKUAN HASIL UJI ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
  • KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KP.349 TAHUN 2003 TENTANG PENGESAHAN BADAN PENETAP (DESIGNATING AUTHORITY / DA) DALAM RANGKA MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT (MRA) UNTUK ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
  • PERATURAN MENTERI KOMINFO NOMOR : 44/PER/M.KOMINFO/10/2009 PELAKSANAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
  • KEPDIRJEN NOMOR : 225/DIRJEN/1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SERTIFIKASI DAN PENANDAAN ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
  • KEPDIRJEN NOMOR : 007/DIRJEN/1999  TENTANG PEDOMAN ITEM UJI ALAT/PERANGKAT KOMUNIKASI RADIO
  • PERATURAN DIRJEN POSTEL NOMOR: 241/DIRJEN/2006  TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN BALAI UJI DALAM NEGERI
  • PERATURAN DIRJEN POSTEL NOMOR: 242/DIRJEN/2006  TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAKUAN BALAI UJI NEGARA ASING DI LINGKUP ASEAN
  • PERDIRJEN POSTEL NOMOR: 81/DIRJEN/2/2008 TENTANG  PENCABUTAN BEBERAPA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI YANG TERKAIT PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
  • PERDIRJEN POSTEL NOMOR 191/DIRJEN/2009 TENTANG  TATA CARA PELAKSANAAN UJI LAIK OPERASI PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
  • PERDIRJEN NO.313/DIRJEN/2010 TENTANG KELOMPOK ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

TARIF SERTIFIKASI DAN PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

  • KEPMENHUB NOMOR : KM.42 TAHUN 2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI BIAYA SERTIFIKASI DAN PERMOHONAN PENGUJIAN ALAT/PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

KEBIJAKAN INDUSTRI TINGKAT KANDUNGAN DALAM NEGERI

HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

  • PERATURAN MENTERI KOMINFO NOMOR: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI
  • PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO.23/PER/M.KOMINFO/04/2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH SUB BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI
  • PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 50/PER/M.KOMINFO/12/2009 PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

PERSYARATAN TEKNIS

INSTALASI KABEL RUMAH DAN TELEPON ANALOG

CELLULAR / FIXED WIRELESS ACCESS CPE

JARINGAN DAN PERANGKAT BERBASIS KABEL (WIRED)

BACKBONE / BACKHAUL NETWORK

SENTRAL/SWITCHING

 TV SIARAN DAN RADIO SIARAN

RADIOCOMMUNICATION SERVICES

SHORT RANGE AND LOW POWER DEVICES

BROADBAND WIRELESS ACCESS

TELEPON SATELIT

PERANGKAT PENDUKUNG

RANCANGAN PERATURAN DIRJEN POSTEL

  • RANCANGAN PERDIRJDIRJEN/2009 DIRJE  PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT PEMANCAR TELEVISI SIARAN DIGITAL TERESTRIAL STANDAR DIGITAL VIDEO BROADCASTING-TERRESTRIAL/DVB-T

LAIN-LAIN

 


Regulasi Perizinan Telekomunikasi


Berikut ini daftar regulasi telekomunikasi di Indonesia.

Referensi diambil dari website Ditjen Postel (sekarang Ditjen Pos dan Penyelenggaraan Informatika) Kementerian Kominfo.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH

JARINGAN TELEKOMUNIKASI

JASA TELEKOMUNIKASI
TELEKOMUNIKASI KHUSUS
FUNDAMENTAL TECHNICAL PLAN (FTP)
TARIF DAN INTERKONEKSI
KEWAJIBAN PELAYANAN UNIVERSAL / UNIVERSAL SERVICE OBLIGATION (USO)
BHP TELEKOMUNIKASI

BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA

SELULAR 3G

KEPUTUSAN / PERATURAN MENTERI

DOKUMEN LAIN

RANCANGAN PERATURAN MENTERI

 


Ringkasan Izin Jaringan Telekomunikasi


PENGELOMPOKKAN IZIN PENYELENGGARA JARINGAN TELEKOMUNIKASI, BESERTA HAK DAN KEWAJIBAN MASING-MASING IZIN TERSEBUT

Referensi: PM No.1/2010

JENIS PENYELENGGARAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI

1)      Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Tetap (pasal 3 PM.1/2010)

  1. Jaringan Telekomunikasi Tetap Lokal
    1. Berbasis Circuit Switched (pasal 19, PM.1/2010)
    2. Berbasis Packet Switched (pasal 19, PM.1/2010)
  2. Jaringan Telekomunikasi Tetap Sambungan Jarak Jauh
  3. Jaringan Telekomunikasi Tetap Sambungan Internasional
  4. Jaringan Telekomunikasi Tetap Tertutup

2)      Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Bergerak (pasal 3 PM.1/2010)

  1. Jaringan Telekomunikasi Bergerak Terrestrial
  2. Jaringan Telekomunikasi Bergerak Selular
  3. Jaringan Telekomunikasi Bergerak Satelit.

3)      Tata cara perizinan (pasal  4 PM.1/2010)

  1. Jumlah perizinannya dibatasi —> seleksi, dengan perkecualian
  2. Jumlah perizinannya tidak dibatasi —>   Dengan evaluasi.

KEWAJIBAN PENYELENGGARA JARINGAN TELEKOMUNIKASI (UMUM)

4)      Kewajiban Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (pasal 6, PM.1/2010)

  1. Membangun dan/atau menyediakan jaringan telekomunikasi. (pasal 6, PM.1/2010)
  2. Mengikuti ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis yang ditetapkan Menteri (FTP?) (pasal 6, PM.1/2010)
  3. Menyediakan segala fasilitas telekomunikasi untuk menjamin pelayanan jaringan telekomunikasi sesuai standar kualitas pelayanan (pasal 7, PM.1/2010)
  4. Memberikan pelayanan yang sama kepada pemakai jaringan telekomunikasi (pasal 7, PM.1/2010)
  5. Membuat ketentuan dan syarat-syarat berlangganan jaringan telekomunikasi (pasal 7, PM.1/2010)
  6. Mengumumkan secara terbuka ketersediaan jaringan telekomunikasi yang dimilikinya (pasal 7, PM.1/2010)
  7. Menjamin terselenggaranya telekomunikasi melalui jaringan yang diselenggarakannya (pasal 8, PM.1/2010)
  8. Memisahkan komponen-komponen pelayanannya (unbundling) dalam menyediakan pelayanan yang dibutuhkan oleh penyelenggara telekomunikasi, meliputi: jaringan lokal, perangkat antar muka, sentral, transmisi dan sistem pendukung operasi, pelayanan dan perangkat tambahan (pasal 8, PM.1/2010).
  9. Melaksanakan kewajiban pelayanna universal dalam bentuk kontribusi kewajiban pelayanan universal (pasal 9, PM.1/2010)
  10. Membayar Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi yang merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (pasal 10, PM.1/2010)
  11. Dalam hal menggunakan spektrum frekuensi radio, wajib membayar BHP Spektrum Frekuensi Radio yg merupakan PNBP (pasal 11, PM.1/2010).
  12. Menjamin tersedianya interkoneksi, dengan mengikuti ketentuan dalam rencana dasar teknis  (pasal 12, PM.1/2010).
  13. Memenuhi prinsip-prinsip dalam penyediaan interkoneksi: transparan, tidak diskriminatif baik kualitas maupun biaya, diberikan dalam waktu singkat, berorientasi pada biaya (cost based) dan berdasarkan permintaan (pasal 13, PM.1/2010).
  14. Memasang rambu-rambu (tanda-tanda) keberadaan jaringan telekomunikasi (pasal 16, PM.1/2010).
  15. Menggunakan alat/dan atau perangkat telekomunikasi yang memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh dan memiliki sertifikat dari Direktur Jenderal (pasal 18, PM.1/2010).

HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA JARINGAN TETAP LOKAL BERBASIS CIRCUIT SWITCHED

5)       Kewajiban Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal Berbasis Circuit Switched

  1. Membangun dan/atau menyediakan jaringan tetap lokal berbasis circuit switched dan jaringan untuk akses pelanggan di suatu lokasi yang menggunakan 1 (satu) sentral lokal atau lebih (pasal 20 ayat 1, PM.1/2010), lokasi meliputi satu atau beberapa wilayah kabupaten dan/kota yang ditetapkan oleh Menteri atas usul Direktur Jenderal.
  2. Mengikuti ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis yang ditetapkan Menteri (FTP?) (pasal 6, PM.1/2010)
  3. Menyediakan akses telepon umum, sekurang-kurangnya 3% dari kapasitas jaringan terpasang (pasal 23, PM.1/2010)

6)      Hak Penyelenggara Jaringan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Circuit Switched

  1. Berhak mendapatkan interkoneksi dari penyelenggara jaringan lainnya (Pasal 12, PM.1/2010)
  2. Mendapatkan kode wilayah yang ditetapkan Direktur Jenderal berdasarkan rencana dasar teknis (Pasal 20 ayat 3, PM.1/2010).
  3. Dapat membangun dan/atau menyediakan jaringan tetap lokal berbasis packet switched (Pasal 21, PM.1/2010).
  4. Dapat menyelenggarakan jasa teleponi dasar untuk sambungan lokal (pasal 22 ayat 1, PM.1/2010)
  5. Dapat menyewakan jaringannya kepada penyelenggara jasa teleponi dasar sambungan lokal, penyelenggara jasa teleponi dasar sambungan langsung jarak jauh, dan penyelenggara jasa teleponi dasar sambungan internasional dalam bentuk sirkit sewa (pasal 22 ayat 2, PM.1/2010).
  6. Dapat menyelenggarakan sirkit sewa lokal (Pasal 22 ayat 3, PM.1/2010)
  7. Dapat menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi lintas batas  yang menghubungkan langsung dua lokasi di dua negara yang berbatasan langsung, di lokasi Nunukan – Tawau, Manado – Davau, Jayapura – Lae,  memperhatikan kesepakatan bilateral. (Pasal 24, PM. 1/2010).

HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA JARINGAN TETAP LOKAL BERBASIS PACKET-SWITCHED

7)      Kewajiban Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet-Switched

  1. Membangun dan/atau menyediakan jaringan transport yang menghubungkan antar pusat jaringan (node) dan jaringan akses pelanggan yang terhubung ke pusat jaringan (node), wilayah penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet-switched mencakup wilayah lokal dan nasional (pasal 25, PM.1/2010).

8)      Hak Penyelenggara Jaringan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched

  1. Dapat menyelenggarakan jasa multimedia setelah mendapat izin jasa multimedia dari Direktur Jenderal (Pasal 26 ayat 1 dan 2, PM.1/2010).
  2. Dapat menyewakan jaringannya kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi, dan/atau lembaga penyiaran berlangganan (pasal 26 ayat 3, PM.1/2010).

HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA JARINGAN TETAP SAMBUNGAN LANGSUNG JARAK JAUH (SLJJ)

9)      Kewajiban Penyelenggara Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh

  1. Membangun dan/atau menyediakan jaringan tetap untuk menghubungkan antar penyelenggara jaringan tetap lokal (pasal 27, PM.1/2010).
  2. Membangun dan/atau menyediakan sentral jarak jauh (sentral trunk) dan jaringan yang menghubungkan antar sentral jarak jauh (sentral trunk) (pasal 28, PM.1/2010).

10)   Hak Penyelenggara Jaringan Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh

  1. Dapat menyelenggarakan jasa teleponi dasar untuk sambungan langsung jarak jauh (Pasal 29 ayat 1, PM.1/2010).
  2. Dapat menyewakan jaringannya kepada penyelenggara jasa teleponi dasar sambungan langsung jarak jauh dan penyelenggara jasa teleponi dasar sambungan langsung jarak jauh dalam bentuk sirkit sewa (pasal 29 ayat 2, PM.1/2010).Dapat menyelenggarakan sirkit sewa jarak jauh (pasal 29 ayat 3, PM.1/2010).

HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA JARINGAN TETAP SAMBUNGAN INTERNASIONAL (SLI)

11)   Kewajiban Penyelenggara Jaringan Tetap Sambungan Internasional

  1. Membangun dan/atau menyediakan jaringan tetap untuk menghubungkan jaringan domestik dengan jaringan internasional (pasal 30, PM.1/2010).
  2. Membangun dan/atau menyediakan sentral gerbang internasional (SGI) dan jaringan yang menghubungkan sentral gerbang internasional yang dimilikinya, serta wajib menghubungkan sentral gerbang internasional yang dimilikinya (pasal 31, PM.1/2010).

12)   Hak Penyelenggara Jaringan Jaringan Tetap Sambungan Internasional

  1. Dapat menyelenggarakan jasa teleponi dasar untuk sambungan internasional (Pasal 32 ayat 1, PM.1/2010).
  2. Dapat menyewakan jaringannya kepada penyelenggara jasa teleponi dasar sambungan langsung jarak jauh dan penyelenggara jasa teleponi dasar sambungan internasional dalam bentuk sirkit sewa (pasal 32 ayat 2, PM.1/2010).Dapat menyelenggarakan sirkit sewa internasional (pasal 32 ayat 3, PM.1/2010).

HAK DAN KEWAJIBAN (SERTA LARANGAN) PENYELENGGARA JARINGAN TETAP TERTUTUP

13)   Kewajiban Penyelenggara Jaringan Tetap Tertutup

  1. Membangun jaringan untuk disewakan (pasal 33 ayat 1, PM.1/2010).
  2. Memastikan penyewaan jaringan dimaksud oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi yang sesuai peruntukan izinnya (pasal 33 ayat 2, PM.1/2010).
  3. Memastikan penyewaan jaringan dimaksud oleh penyelenggara telekomunikasi khusus dan/atau pengguna bukan penyelenggara telekomunikasi harus digunakan untuk keperluan sendiri  / kelompok pengguna tertutup / closed user group (pasal 33 ayat 3 dan 4, PM.1/2010).
  4. Dalam hal menyewakan jaringan kepada bukan penyelen penyelenggara jaringan tetap tertutup asing, maka penyelenggara jaringan tetap tertutup  di Indonesia

14)   Larangan Penyelenggara Jaringan Tetap Tertutup

  1. Penyelenggara Jaringan Tetap Tertutup yang menyediakan jaringan untuk penyelenggaraan telekomunikasi dilarang menghubungkan ke jaringan lainnya.! (pasal 35, PM.1/2010).

15)   Hak Penyelenggara Jaringan Jaringan Tetap Tertutup

  1. Dapat menyewakan jaringannya untuk pengguna yang berlokasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia (Pasal 35 ayat 1, PM.1/2010).
  2. Penyelenggara Jaringan Tetap Tertutup Asing dapat menyewakan jaringannyakepada penyelenggara telekomunikasi Indonesia dan/atau pengguna bukan penyelenggara telekomunikasi (pasal 35 ayat 2, PM.1/2010).
  3. Dalam hal menyewakan kepada pengguna bukan penyelenggara telekomunikasi, wajib bekerjasama dengan penyelenggara jaringan tetap tertutup Indonesia (pasal 35 ayat 3,  .1/2010).

HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA JARINGAN BERGERAK TERRESTRIAL RADIO TRUNKING

16)   Kewajiban Penyelenggara Jaringan Bergerak Terrestrial Radio Trunking

  1. Membangun dan/atau menyediakan jaringan bergerak terestrial radio trunking (Pasal 40, PM.1/2010).
  2. Harus menggunakan spektrum frekuensi radio yang pengalokasiannya ditetapkan oleh Direktur Jenderal  (pasal  42, PM.1/2010).
  3. Wajib menyediakan terminal radio trunking bagi pelanggannya, dalam hal pelanggan tidak dapat menyediakan terminasl sendiri (pasal 43 ayat 1, PM.1/2010).

17)   Hak Penyelenggara Jaringan Bergerak Terrestrial Radio Trunking

  1. Dapat disambungkan ke jaringan telekomunikasi lainnya (Pasal 41 ayat 1, PM.1/2010), dengan mengikuti ketentuan teknis  yang ditetapkan Menteri (Pasal 41 ayat 2, PM.1/2010), dan diberlakukan ketentuan-ketentuan penyelenggaraan jaringan bergerak selular (Pasal 41 ayat.3, PM.1/2010).
  2. Menyelenggarakan radio trunking dengan wilayah cakupan penyelenggaraan Jaringan Bergerak Terrestrial Trunking dengan cakupan : kabupaten atau kota; beberapa kabupaten dan kota. (pasal 38, PM.1/2010) dan dapat tidak tersambung antara satu dan lainnya (Pasal 39, PM.1/2010).

HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA JARINGAN BERGERAK TERRESTRIAL RADIO PAGING UNTUK UMUM (RPUU)

18)   Kewajiban Penyelenggara Jaringan Bergerak Terrestrial RPUU

  1. menyediakan pesawat penerima  yang berfungsi dengan baik untuk digunakan pelanggan, menyampaikan pesan atau panggilan kepada pelanggan yang berhak, menjamin keamanan pesan atau berita (Pasal 45, PM.1/2010).

19)   Hak Penyelenggara Jaringan Bergerak Terrestrial RPUU

  1. menyelenggarakan RPUU (Radio Paging Untuk Umum) dengan cakupan kabupaten atau kota; atau beberapa kabupaten dan kota (Pasal 44, PM.1/2010), yang harus tersambung antara satu dan lainnya (Pasal 44 ayat 2, PM.1/2010).

HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA JARINGAN BERGERAK SELULER

20)   Kewajiban Penyelenggara Jaringan Bergerak Selular

  1. Membangun dan/atau menyediakan jaringan bergerak seluler untuk akses pelanggan (pasal 46, PM.1/2010).
  2. Membangun dan/atau menyediakan jaringan bergerak seluler yang saling terhubung di daerah cakupannya, yaitu cakupan provinsi atau beberapa provinsi atau cakupan nasional (pasal 47 dan 48, PM.1/2010)
  3. Melaksanakan jelajah (roaming) dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler dengan cakupan provinsi atau beberapa provinsi lainnya yang memiliki sistem dan spektrum frekuensi radio yang sama (pasal 50 ayat 1, PM.1/2010), yang dilaksanakan berdasarkan kerja sama dengan penyelenggara jaringan begerak selular lain yang ditangkan dalam perjanjian tertulis (pasal 50 ayat 2, PM.1/2010).
  4. Dalam hal melakukan kerja sama jelajah (roaming) nasional, wajib:
    1. Melaksanakan seluruh kewajiban sebagaimana tertuang dalam izin penyelenggara jaringan bergerak seluler yang dimilikinya termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan kewajiban pembangunan sarana dan prasarana serta standar kualitas pelayanan.
    2. Menyampaikan rencana pelaksanaan jelajah (roaming) nasional kepada Direktur Jenderal.
    3. Menyampaikan laporan pelaksanaan jelajah (roaming) nasional setiap tahun kepada Direktur Jenderal yang sekurang-kurangnya mencakup wilayah jelajah dan jenis layanan.
  5. Mempunyai fasilitas layanan standar sekurang-kurangnya: perpindahan antar sel otomatis (hand over), jelajah (roaming), pengamanan dari kecurangan (anti fraud), perhitungan rincian percakapan (detail billing), kemampuan interkoneksi dan supervisi dan kontrol (pasal 54, PM.1/2010).

21)   Hak Penyelenggara Jaringan Bergerak Selular.

  1. Dapat melaksanakan jelajah (roaming) nasional dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler lainnya (Pasal 51 ayat 1, PM.1/2010), yang dilaksanakan berdasarkan kerja sama dengan penyelenggara jaringan begerak selular lain yang ditangkan dalam perjanjian tertulis (pasal  51 ayat 2, PM.1/2010), dan hanya dapat dilaksanakan sampai dengan tersedianya layanan kepada pengguna dengan menggunakan jaringan milik penyelenggara jaringan bergerak seluler itu sendiri (pasal 51 ayat 3, PM.1/2010).
  2. Dapat melaksanakan jelajah (roaming) internasional (pasal 53 ayat 1, PM.1/2010), dilaksanakan berdasarkan kerja sama dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler negara lainnya (pasal 53 ayat 2, PM.1/2010).

HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA JARINGAN BERGERAK SATELIT

22)   Kewajiban Penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit

  1. Membangun dan/atau menyediakan jaringan bergerak satelit untuk akses pelanggan (pasal  55, PM.1/2010).
  2. Membangun dan/atau menyediakan satelit, stasiun bumi, sentral gerbang, dan jaringan penghubung (pasal 56 ayat 2, PM.1/2010).
  3. Dalam hal menggunakan satelit asing, wajib memiliki landing right (pasal 56 ayat 2, PM.1/2010).
  4. Dalam hal bekerjasama dengan penyelenggara jaringan bergerak satelit global untuk menyelenggarakan jasa teleponi dasar, maka wajib memiliki izin penyelenggaraan jasa teleponi dasar terlebih dahulu (pasal 59 ayat 1, PM.1/2010), dan memiliki landing right (pasal 59 ayat 3, PM.1/2010).
  5. Dalam hal bekerjasama dengan penyelenggara jaringan bergerak satelit global untuk menyelenggarakan jasa multimedia, maka wajib memiliki izin penyelenggaraan jasa multimedia terlebih dahulu (pasal 59 ayat 2, PM.1/2010), dan memiliki landing right (pasal 59 ayat 3, PM.1/2010).

23)   Hak Penyelenggara Jaringan Jaringan Bergerak Satelit.

  1. Menyelenggarakan jasa teleponi dasar dan jasa multimedia (pasal 57 ayat 1, PM.1/2010), dengan syarat mendapatkan izin Direktur Jenderal (pasal 57 ayat 2, PM.1/2010).
  2. Menyewakan jaringannya kepada penyelenggara jasa teleponi dasar dan penyelenggara jasa multimedia (pasal 57 ayat 3, PM.1/2010).
  3. Dapat menyediakan terminal bergerak untuk penyelenggaraan jasa teleponi dasar (pasal 60 ayat 1, PM.1/2010).

Referensi: