Diproteksi: Sidang Terbuka Doktor Denny Setiawan dengan judul “Pemodelan Akselerasi Implementasi Digital Dividend di Indonesia”


Konten ini diproteksi dengan password. Untuk melihatnya cukup masukkan password Anda di bawah ini:

Referensi White Paper Broadband Wireless Access (BWA)


Tujuan dari kebijakan pemerintah dalam penataan spektrum frekuensi radio layanan akses pita lebar berbasis nirkabel ini antara lain adalah:
  • Menata penggunaan spektrum frekuensi radio menjadi lebih efisien dan optimal.
  • Menambah alternatif dalam upaya mengejar ketertinggalan teledensitas ICT dan penyebaran layanan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.
  • Mendorong ketersediaan tarif akses internet yang terjangkau (murah) di Indonesia
  • Mendorong tumbuhnya peluang usaha bagi masyarakat dan potensi lapangan kerja diberbagai unit usaha (multiple effect).
  • Membuka peluang bangkitnya industri manufaktur, aplikasi dan konten dalam negeri.
  • Menciptakan kompetisi pelayanan telekomunikasi yang dapat mendorong penyelenggaraan telekomunikasi secara lebih efisien.

Dokumen berikut ini merupakan draft kebijakan pemerintah dalam penataan spektrum frekuensi radio layanan akses pita lebar berbasis nirkabel (Broadband Wireless Access / BWA) yang merupakan penyempurnaan white paper BWA bulan November 2006 lalu. Dalam prosesnya, penyusunan dokumen ini telah melalui tahapan konsultasi kepada publik, yang diawali dengan penyebaran kuesioner melalui http://www.postel.go.id dan workshop yang diadakan di Ditjen Postel di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2006, 14 Nopember 2006 dan terakhir 29 April 2007.

Selain melalui konsultasi publik, dokumen ini disusun berdasarkan masukan-masukan dari penyelenggara broadband eksisting dan stakeholder telekomunikasi, dan referensi-referensi dari beberapa forum internasional seperti hasil sidang WRC-2007, APT (Asia Pacific Telecommunity) Wireless Forum, ITU Study Group, dan sebagainya.

Kebijakan disusun sebagai upaya menyikapi permasalahan mendasar yang mengakibatkan tertundanya penetrasi akses internet broadband di Indonesia, yaitu : terbatasnya infrastruktur telekomunikasi, demand dari pengguna broadband, ketergantungan content broadband dari luar negeri, serta ketersediaan perangkat komputer murah.

Dipandang dari sisi penyelenggara broadband eksisting, saat ini penggunaan spektrum frekuensi BWA telah dialokasikan ke sejumlah penyelenggara telekomunikasi seperti ISP (Internet Service Provider), NAP (Network Access Point), penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis packet switched dan penyelenggara jasa multimedia. Beberapa permasalahan yang timbul yaitu : pemanfaatan frekuensi yang belum optimal, belum menggunakan standar terbuka, tidak optimalnya teknik mitigasi interferensi pada penggunaan bersama/sharing, ketersediaan frekuensi dan penerapan tarif BHP frekuensi radio untuk layanan broadband.

Kontribusi pemanfaatan produk industri nasional berdasarkan data, penyelenggara broadband eksisting tersebut masih sangat minim yaitu hanya berkisar 3 % dari total Belanja Barang modal (Capex). Dari jumlah 3 % tersebut hanya beberapa persen yang dapat diraih oleh industri dalam negeri.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut di atas, dalam rangka menambah alternatif dalam upaya mengejar ketertinggalan teledensitas ICT, mendorong ketersediaan tarif akses internet yang terjangkau, membuka peluang bangkitnya industri manufaktur, aplikasi dan konten dalam negeri, serta mendorong optimalisasi serta efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio, maka arah kebijakan Pemerintah adalah melakukan penataan spektrum frekuensi radio BWA yaitu menetapkan :

  • Penggunaan frekuensi BWA yang berbasis eksklusif dengan penerapan Izin Pita Frekuensi dan hak/kewajiban dalam zona wilayah layanan BWA pada pita frekuensi: 300 MHz, 1.5 GHz, 2 GHz, 3.3 GHz dan 10.5 GHz. Khusus pita frekuensi 2.5 GHz dengan pertimbangan adanya pengguna frekuensi eksisting dan potensi teknologi (LTE, Mobile Wimax, IMT) maka kebijakan pemerintah atas pita BWA 2.5 GHz masih perlu dilakukan kajian.
  • Penggunaan frekuensi BWA yang berbasis non eksklusif (shared basis) dengan penerapan Izin ISR dan Izin Kelas yaitu pada pita frekuensi: 2.4 GHz, 5.2 GHz, 5.8 GHz.

Pendefinisian ulang wilayah layanan BWA dibuat menjadi standar wilayah layanan khususnya pada penerapan penggunaan frekuensi eksklusif. Pada dokumen white paper BWA bulan November 2006, didefinisikan wilayah layanan BWA dibagi atas 17 zona untuk seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan analisis teknis, diusulkan beberapa wilayah layanan digabung sehingga jumlah zona wilayah layanan BWA menjadi 14 zona. Penggabungan wilayah dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi gangguan interferensi dengan zona tetangganya.

Dengan melihat tujuan mendasar dari seleksi penyelenggara frekuensi BWA serta tingkat kesesuaian penyelenggaraan BWA pada skema perizinan yang berlaku saat ini (berdasarkan Kepmenhub No. 20 dan 21 Tahun 2001 beserta perubahannya) maka pemenang dari seleksi penyelenggara frekuensi

BWA akan pula diberikan izin jaringan tetap lokal berbasis packet switched.

Skema izin ini menampung hak untuk membangun jaringan tetap broadband dengan full IP based secara end-to-end sehingga diyakini pemenang seleksi penyelenggara frekuensi BWA dapat merasakan fleksibilitas dalam membangun jaringan yang diperlukan.

Diwajibkan bagi para pemenang seleksi penyelenggara frekuensi BWA, dengan memegang izin jaringan tetap lokal berbasis packet switched, untuk menjalankan prinsip open access network. Dalam artian bahwa jaringan yang nantinya akan digelar oleh para pemenang seleksi penyelenggara frekuensi BWA adalah jaringan yang terbuka bagi seluruh penyedia jasa telekomunikasi, sehingga diharapkan aspek penetrasi yang progresif dan meluas diseluruh wilayah Indonesia dapat tercapai dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Pemerintah dalam hal ini tidak akan turut campur dalam hubungan bisnis antara pemegang izin dengan mitra bisnisnya, namun demikian akan dibuat sanksi-sanksi  tersendiri dalam izin yang akan dipegang oleh pemenang pelelangan BWA sehingga sedemikian rupa pemenang pelelangan BWA dapat dipastikan secara konsisten untuk membuka jaringan yang dimiliki seluas-luasnya.

Mengacu pada tujuan mendasar dari seleksi penyelenggara frekuensi BWA yaitu khususnya penyediaan akses internet broadband yang terjangkau, meluas serta merata di seluruh wilayah Indonesia, maka dengan demikian layanan yang diperkenankan bagi pemenang seleksi penyelenggara frekuensi BWA ini adalah penyediaan layanan akses internet pita lebar.

Saat ini layanan teleponi belum diperkenankan untuk diadaptasikan sebagai layanan penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet switched karena peraturan teknis yang berlaku saat ini (antara lain pengaturan aspek penomoran dan interkoneksi) belum dapat memfasilitasi upaya tersebut. Pemerintah sedang berupaya untuk melakukan beberapa perubahan terhadap peraturan teknis tersebut yang diperkirakan dapat selesai pada akhir tahun 2009, sehingga layanan teleponi dapat diaplikasikan pada penyelenggara yang telah memiliki frekuensi BWA.

Ditjen Postel juga telah melakukan penyusunan regulasi teknis berupa persyaratan teknis (standar perangkat) yang disusun secara bersama antara Ditjen Postel, Industri Dalam Negeri (IDN) serta instansi terkait. Penetapan spesifikasi teknis (standar) alat/perangkat BWA pada pita frekuensi 2.3 GHz dan 3.3 GHz mengacu kepada standar IEEE 802.16d (Fixed Nomadic).  Pertimbangan pemilihan acuan standar tersebut antara lain adalah karena standar IEEE 802.16d Fixed Nomadic memiliki biaya infrastruktur yang lebih murah dibandingkan infrastruktur BWA mobile dan selain itu standar nomadic lebih siap (mature) dibanding standar mobile dan telah disertifikasi oleh WiMax Forum. Dari sisi kebutuhan pasar di Indonesia dimana penetrasi akses broadband masih sangat rendah dan pengguna akses mobile sementara ini hanya di kota besar, maka teknologi yang lebih sesuai untuk kondisi saat ini adalah Fixed Nomadic.

Dengan diterbitkannya regulasi mengenai spesifikasi teknis ini, maka semua perangkat BWA yang akan digunakan dan diperdagangkan di Indonesia harus sesuai dengan spesifikasi tersebut. Oleh karena itu, semua perangkat BWA yang akan digunakan atau diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikat yang diperoleh melalui mekanisme sertifikasi alat perangkat telekomunikasi. Penyelenggara telekomunikasi yang mendapatkan alokasi frekuensi BWA baik melalui proses migrasi maupun proses lelang harus menggunakan perangkat BWA yang telah memiliki sertifikat. Lebih jauh dari itu, sesuai dengan regulasi bahwa apabila terjadi perubahan persyaratan teknis, maka sertifikat perangkat yang dikeluarkan dengan mengacu kepada persyaratan teknis sebelumnya dapat dinyatakan tidak berlaku.

IDN akan merencanakan untuk memproduksi base station, CPE maupun antena sistem BWA ini secara massal (mass production) dengan kapasitas diselaraskan dengan kebutuhan operator BWA. Kedepannya IDN juga telah menjajaki untuk mengembangkan produk BWA mobile yang direncanakan dilakukan pada tahun 2010.

Proses seleksi penyelenggara broadband menggunakan pita frekuensi BWA akan dilakukan secara bertahap. Adapun pita frekuensi yang akan dilakukan seleksi pada tahap awal adalah pita frekuensi 2.3 GHz dan 3.3 GHz yang tersedia, dengan mekanisme seleksinya menggunakan metoda lelang sampul tertutup (sealed bid) dua putaran sebagaimana pernah dilaksanakan dalam proses lelang frekuensi 2.1 GHz untuk penyelenggara jaringan bergerak selular IMT-2000 yang dilakukan pada tahun 2006 lalu. Perbedaannya seleksi penyelenggara BWA dilakukan secara regional (per zona) dan tidak secara nasional. Pelaksanaan seleksi penyelenggara telekomunikasi pada tahap pertama yaitu pada frekuensi 2.3 GHz dan 3.3 GHz akan diumumkan kepada publik pada bulan November 2008 dengan jadwal pelaksanaan proses seleksi sebagaimana terlampir dalam bab IV lampiran 1.

Sejalan dengan semangat kebijakan untuk mendukung industri nasional, maka penyelenggara telekomunikasi yang mendapatkan alokasi frekuensi BWA 2.3 GHz dan 3.3 GHz baik yang melalui proses migrasi maupun proses lelang harus memastikan bahwa perangkat sistem BWA yang akan dibangun memiliki tingkat kandungan lokal sebesar minimal 20 %. Nilai prosentasi tingkat kandungan lokal suatu barang dinyatakan dalam suatu sertifikat yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian.

Untuk pita-pita frekuensi BWA lain terutama yang sudah terdapat pengguna eksisting di sejumlah wilayah layanan, akan dilakukan seleksi untuk wilayah layanan dan blok frekuensi yang belum ditetapkan penggunanya. Ditjen Postel akan melakukan evaluasi penggunaan frekuensi di pita-pita frekuensi BWA tersebut secara berkala dengan tujuan mengoptimalkan penggunaan frekuensi dan mendorong penetrasi teledensitas layanan broadband bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Adapun untuk penyelenggara eksisting BWA yang telah diberi izin penggunaan frekuensi radio secara ekslusif sebelum dilakukannya penataan frekuensi BWA ini selanjutnya diberikan kebijakan untuk pengenaan kewajiban sebagai price taker dari referensi hasil seleksi lelang di pita frekuensi radio masing-masing serta kewajiban untuk penyesuaian izin penyelenggaraannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berikut ini adalah beberapa dokumen White Paper BWA (Broadband Wireless Access) yang pernah disusun dalam konsultasi publik Ditjen Postel, Kementerian Kominfo, dalam era waktu 2006 dan 2008.



				

Perizinan Satelit


PENDAHULUAN

Sistem komunikasi satelit telah digunakan di Indonesia untuk menyambungkan lebih dari 17 000 pulau di Indonesia sejak September 1969, ketika Indonesia pertama kali terhubung dengan satelit Intelsat. Pada tahun 1976, satelit Indonesia pertama yaitu Palapa A diluncurkan sebagai sistem komunikasi satelit domestik (SKSD) yang memberi layanan telekomunikasi serta relay TVRI. Sejak itu, Indonesia meluncurkan beberapa seri satelit seperti satelit Palapa seri B, seri C, satelit Cakrawarta, Garuda, dan sebagainya.

Saat ini Indonesia memiliki 5 satelit telekomunikasi operasional yang didaftarkan melalui Administrasi Telekomunikasi Indonesia, yaitu:

  • Satelit FSS (Fixed Satellite Services) Palapa Telkom-1 (108E) yang memiliki daerah cakupan Asia Tenggara menyediakan 24 transponder C band dan 14 transponder ext-C band. Satelit ini dioperasikan oleh PT. Telkom memberikan layanan telekomunikasi, internet, relay TV serta penyiaran DTH (Direct-to-Home).

  • Satelit FSS (Fixed Satellite Services) Palapa Telkom-2 (118E) yang memiliki daerah cakupan Asia Tenggara menyediakan 24 transponder C band. Satelit ini dioperasikan oleh PT. Telkom memberikan layanan telekomunikasi serta relay TV.

  • Satelit FSS (Fixed Satellite Services) Palapa C-2 (113E) yang memiliki daerah cakupan Asia Tenggara menyediakan 24 transponder C band, 6 transponder ext-C band dan 4 transponder Ku-band. Satelit ini dioperasikan oleh PT. Satelindo kecuali 6 transponder ext-C band dioperasikan oleh PT. PSN. Satelit ini memberikan layanan telekomunikasi internet serta relay TV.

  • Satelit MSS (Mobile Satellite Services) Garuda-1 (123E) yang memiliki daerah cakupan Asia Pasifik menyediakan layanan sistem telekomunikasi bergerak berbasis GSM melalui satelit (ACeS) lewat layanan BYRU serta aplikasi fixed melalui PASTI. Satelit ini beroperasi di L-band. Sistem AceS tersebut dipelopori oleh joint venture dari 3 perusahaan, yaitu PSN Indonesia, PLDT-Philipina dan Jasmine-Thailand.

  • Satelit BSS (Broadcasting Satellite Services) Indostar-1 (107.7E) yang lebih dikenal dengan Cakrawarta. Satelit ini memberikan layanan DTH (Direct-to-Home) menggunakan 5 transponder S-band.

  • Satelit FSS (Fixed Satellite Services) Palapa Pacific-C/Ku 146E (146E) yang lebih dikenal dengan Mabuhay. Satelit ini merupakan kerjasama dari PSN Indonesia dengan Mabuhay-Philipina. PSN memiliki saham minoritas kepemilikan transponder di satelit tersebut.

 KETENTUAN PERIZINAN PENGGUNAAN SATELIT DI INDONESIA

Ketentuan perizinan penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan satelit, diatur secara rinci melalui sejumlah peraturan antara lain:

  • UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
  • PP No.52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
  • PP No.53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Frekuensi dan Orbit Satelit
  • PP No. 28 Tahun 2005 mengenai PNBP di lingkungan Depkominfo
  • Kepmenhub No.20 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
  • Kepmenhub No.21 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
  • Permen Kominfo No. 35 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 13 tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Yang Menggunakan Satelit;
  • Permen Kominfo No.17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perizinan Frekuensi
  • Permen Kominfo No.19 Tahun 2005 tentang PNBP BHP Frekuensi Radio
  • Perdirjen Postel No.357 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Menggunakan Satelit
  • Perdirjen No. 268 Tahun 2005 tentang Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Set Top Box Satelit Digital

Penyelenggaraan telekomunikasi menggunakan satelit dibagi menjadi dua kelompok yaitu penyelenggara satelit nasional dan penyelenggara satelit asing. Satelit nasional adalah satelit yang didaftarkan ke ITU atas nama Administrasi Telekomunikasi Indonesia. Sedangkan satelit asing adalah satelit yang didaftarkan ke ITU bukan atas nama Administrasi Telekomunikasi Indonesia.

Penyelenggara satelit nasional diwajibkan memiliki ISR izin stasiun angkasa. ISR stasiun angkasa diurus oleh penyelenggara satelit Indonesia (PT. Telkom, PT. Indosat, PT. PSN, PT. MCI dan LAPAN). Sedangkan, pengguna satelit Indonesia tidak perlu mengurus izin stasiun bumi sendiri-sendiri.

Setiap stasiun bumi wajib didaftarkan ke Ditjen Postel. Proses pendaftaran tersebut dapat melalui operator satelit nasional atau langsung dilakukan pengguna stasiun bumi yang mengarah ke satelit nasional tersebut.

Satelit Asing yang dapat digunakan di Indonesia adalah satelit yang telah memiliki hak labuh. Persyaratan Hak labuh meliputi kriteria teknis dan resiprokal sebagai berikut:

  • Kriteria teknis : Satelit yang digunakan tidak menimbulkan interferensi yang merugikan bagi satelit Indonesia maupun stasiun radio yang berizin

  • Kriteria resiprokal : Terbukanya kesempatan yang sama bagi penyelenggara satelit Indonesia untuk berkompetisi dan beroperasi di negara asal satelit asing tersebut.

Rincian proses perizinan satelit dapat dilihat di Buku Alokasi Frekuensi, Kebijakan dan Perencanaan Spektrum di Indonesia, Januari 2010., Bab.10 tentang Penyelenggaran Telekomunikasi menggunakan satelit.

DAFTAR SATELIT ASING

Berikut ini adalah satelit asing yang telah mendapatkan landing right di Indonesia (data s/d 1 Oktober 2011).


WG-5, Quality of Service and Security


Berikut ini adalah beberapa tulisan dalam WG-QoS:

WG-USO, Universal Service Obligation


Berikut ini adalah dokumen yang dibahas pada kegiatan Study Group tahun 2011:

Buku Alokasi Frekuensi Radio Indonesia


Buku Alokasi Frekuensi Radio Indonesia ini merupakan cetakan edisi ke-2 yang diterbitkan oleh Koperasi Ditjen Postel, Januari 2010.

“Buku ini merupakan penyempurnaan buku “Alokasi Frekuensi dan Satelit di Indonesia” yang diterbitkan tahun 2004 lalu, dan merupakan dokumen yang sulit ditemui di Indonesia. Buku ini secara komprehensif memberikan gambaran mengenai perencanaan maupun penggunaan alokasi frekuensi radio di Indonesia…”
Ir. Tulus Rahardjo, MSc.
Direktur Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio, Ditjen Postel – Depkominfo (Januari 2010)

Untuk rekan-rekan penikmat blog ini, silakan mendownload gratis Alokasi Frekuensi Kebijakan Spektrum Indonesia, Edisi-2 Januari 2010.

Semoga bermanfaat.

Salam,

Denny Setiawan



				

Definisi Zone Wilayah Layanan BWA


Dalam perizinan BWA (Broadband Wireless Access), pada tahun 2009, diperkenalkan suatu konsep zone wilayah layanan BWA yang didefinisikan berdasarkan Lampiran Permen 7-2009 Penataan Frekuensi BWA (Definisi 15 Zone Wilayah BWA).

Untuk mengatasi permasalalan perubahan batas adminstratif yang dinamis, maka disusun suatu metoda untuk menggunakan “spectrum grid” berukuran 1 derajat x 1 derajat (11 km x 11 km) berdasarkan lokasi geografis yang tetap.

Definisi wilayah layanan berdasarkan konsep “spectrum grid” telah diaplikasikan pada izin BWA 2.3 GHz, 3.3 GHz regional, dengan ilustrasi sebagai berikut.

Sedangkan Indonesia dibagi ke dalam 15 zone wilayah layanan, yang definisinya ditulis dalam Lampiran Peraturan Menteri No.7 tahun 2009, sebagai berikut :

Penjelasan Spectrum Grid

Penjelasan Spectrum Grid

Berikut ini adalah gambar dari batasan wilayan untuk masing-masing zone dari zone 1 s/d zone 15.

Zone 1, Sumatera Bagian Utara

Zone 1, Sumatera Bagian Utara

Zone 1, terdiri dari Daerah Istimewa Aceh dan Sumatera Utara.

Zone 2,Sumatera Bagian Tengah

Zone 2, Sumatera Bagian Tengah

 Zone 2, terdiri dari Riau, Jambi dan Sumatera Barat.

Zone 3, Sumatera Bagian Selatan

Zone 3, Sumatera Bagian Selatan

Zone 3, terdiri dari Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu dan Lampung.

Zone 4, DKI Jakarta dan Banten, serta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi

Zone 4, DKI Jakarta dan Banten, serta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi

Zone 4, terdiri dari DKI Jakarta, Banten, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi.

Zone 5, Jawa Bagian Barat

Zone 5, Jawa Bagian Barat

 Zone 5, terdiri dari Jawa Barat, kecuali Bekasi dan Bogor.

Zone 6, Jawa Bagian Tengah

Zone 6, Jawa Bagian Tengah

Zone 6, terdiri dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Zone 7, Jawa Bagian Timur

Zone 7, Jawa Bagian Timur

Zone 1, terdiri dari Jawa Timur dan Madura.

Zone 8, Bali dan Nusa Tenggara

Zone 8, Bali dan Nusa Tenggara

Zone 8, terdiri dari Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Zone 9, Papua

Zone 9, Papua

Zone 9, terdiri dari Papua dan Papua Barat.

Zone 10, Kepulauan Maluku

Zone 10, Kepulauan Maluku

Zone 10, terdiri dari Maluku dan Maluku Utara.

Zone 11, Sulawesi Bagian Selatan

Zone 11, Sulawesi Bagian Selatan

Zone 11, terdiri dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat.

Zone 12, Sulawesi Bagian Utara

Zone 12, Sulawesi Bagian Utara

Zone 12, terdiri dari Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo

Zone 13, Kalimantan Bagian Barat

Zone 13, Kalimantan Bagian Barat

Zone 13, terdiri dari Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Zone 14, Kalimantan Bagian Timur

Zone 14, Kalimantan Bagian Timur

Zone 14, terdiri dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Zone 15, Riau Kepulauan

Zone 15, Riau Kepulauan

Zone 15, terdiri dari Riau Kepulauan.

 

Berikut ini kami coba tampilkan zone wilayah BWA yg dioverlay dengan Google Map. Bila yg berminat untuk mendapatkan filenya, bisa menghubungi kami di denysetia@gmail.com.

Google Map Zone Wilayah BWA Sumatera dan Kalimantan Bagian Barat

Google Map Zone Wilayah BWA Sumatera dan Kalimantan Bagian Barat

 

Google Map Wilayah Zona BWA Jawa, Sulawesi Selatan, Bali dan Nusa Tenggara

Google Map Wilayah Zona BWA Jawa, Sulawesi Selatan, Bali dan Nusa Tenggara

 

Google Map Wilayah Zona BWA  Indonesia Timur

Google Map Wilayah Zona BWA Indonesia Timur

Google Map Zone BWA Kalimantan

Google Map Zone BWA Kalimantan

 

Google Map 15 Zone Wilayah BWA se-Indonesia

Google Map 15 Zone Wilayah BWA se-Indonesia

Regulasi Standardisasi


Berikut ini daftar regulasi standardisasi telekomunikasi di Indonesia. Referensi diambil dari website Ditjen postel (sekarang Ditjen SDPPI) Kementerian Kominfo

STANDAR QOS (KUALITAS LAYANAN)

SERTIFIKASI ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

  • KEPMENHUB NO.3 TAHUN 2001TENTANG PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
  • PERATURAN MENTERI KOMINFO NOMOR : 29 /PER/M.KOMINFO/09/2008 TENTANG SERTIFIKASI ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
  • PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 10 TAHUN 2005 TENTANG SERTIFIKASI ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
  • KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 66 TAHUN 2003 TENTANG TATA CARA SALING PENGAKUAN HASIL UJI ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
  • KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KP.349 TAHUN 2003 TENTANG PENGESAHAN BADAN PENETAP (DESIGNATING AUTHORITY / DA) DALAM RANGKA MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT (MRA) UNTUK ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
  • PERATURAN MENTERI KOMINFO NOMOR : 44/PER/M.KOMINFO/10/2009 PELAKSANAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
  • KEPDIRJEN NOMOR : 225/DIRJEN/1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SERTIFIKASI DAN PENANDAAN ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
  • KEPDIRJEN NOMOR : 007/DIRJEN/1999  TENTANG PEDOMAN ITEM UJI ALAT/PERANGKAT KOMUNIKASI RADIO
  • PERATURAN DIRJEN POSTEL NOMOR: 241/DIRJEN/2006  TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN BALAI UJI DALAM NEGERI
  • PERATURAN DIRJEN POSTEL NOMOR: 242/DIRJEN/2006  TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAKUAN BALAI UJI NEGARA ASING DI LINGKUP ASEAN
  • PERDIRJEN POSTEL NOMOR: 81/DIRJEN/2/2008 TENTANG  PENCABUTAN BEBERAPA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI YANG TERKAIT PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
  • PERDIRJEN POSTEL NOMOR 191/DIRJEN/2009 TENTANG  TATA CARA PELAKSANAAN UJI LAIK OPERASI PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
  • PERDIRJEN NO.313/DIRJEN/2010 TENTANG KELOMPOK ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

TARIF SERTIFIKASI DAN PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

  • KEPMENHUB NOMOR : KM.42 TAHUN 2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI BIAYA SERTIFIKASI DAN PERMOHONAN PENGUJIAN ALAT/PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

KEBIJAKAN INDUSTRI TINGKAT KANDUNGAN DALAM NEGERI

HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

  • PERATURAN MENTERI KOMINFO NOMOR: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI
  • PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO.23/PER/M.KOMINFO/04/2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH SUB BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI
  • PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 50/PER/M.KOMINFO/12/2009 PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

PERSYARATAN TEKNIS

INSTALASI KABEL RUMAH DAN TELEPON ANALOG

CELLULAR / FIXED WIRELESS ACCESS CPE

JARINGAN DAN PERANGKAT BERBASIS KABEL (WIRED)

BACKBONE / BACKHAUL NETWORK

SENTRAL/SWITCHING

 TV SIARAN DAN RADIO SIARAN

RADIOCOMMUNICATION SERVICES

SHORT RANGE AND LOW POWER DEVICES

BROADBAND WIRELESS ACCESS

TELEPON SATELIT

PERANGKAT PENDUKUNG

RANCANGAN PERATURAN DIRJEN POSTEL

  • RANCANGAN PERDIRJDIRJEN/2009 DIRJE  PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT PEMANCAR TELEVISI SIARAN DIGITAL TERESTRIAL STANDAR DIGITAL VIDEO BROADCASTING-TERRESTRIAL/DVB-T

LAIN-LAIN

 


Regulasi Perizinan Telekomunikasi


Berikut ini daftar regulasi telekomunikasi di Indonesia.

Referensi diambil dari website Ditjen Postel (sekarang Ditjen Pos dan Penyelenggaraan Informatika) Kementerian Kominfo.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH

JARINGAN TELEKOMUNIKASI

JASA TELEKOMUNIKASI
TELEKOMUNIKASI KHUSUS
FUNDAMENTAL TECHNICAL PLAN (FTP)
TARIF DAN INTERKONEKSI
KEWAJIBAN PELAYANAN UNIVERSAL / UNIVERSAL SERVICE OBLIGATION (USO)
BHP TELEKOMUNIKASI

BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA

SELULAR 3G

KEPUTUSAN / PERATURAN MENTERI

DOKUMEN LAIN

RANCANGAN PERATURAN MENTERI

 


Regulasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia


Berikut ini daftar regulasi spektrum frekuensi radio di Indonesia. Referensi diambil dari website Ditjen Postel (sekarang Ditjen SDPPI) Kementerian Kominfo.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH

TABEL ALOKASI SPEKTRUM FREKUENSI 

Sebagai referensi, kami telah menyusun dokumen terjemahan Radio Regulation ITU tahun 2003, untuk volume 1 dan volume 2.

PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PERIZINAN FREKUENSI
TATA CARA PERIZINAN 
BHP FREKUENSI
PENYIARAN
SERTIFIKASI OPERATOR RADIO